Harianpatriot.com | Lampung Selatan – Kejaksaan Negeri Lampung Selatan menggeledah Kantor Cabang Perum Bulog Lampung Selatan pada Rabu (9/4/2025) pukul 10.30 WIB. Penggeledahan ini dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam program Penyaluran Beras untuk Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tingkat konsumen pada periode tahun 2023–2024.
Penggeledahan berlangsung di Kantor Bulog yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera No. 22, Way Urang, Kalianda. Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Lampung Selatan melakukan tindakan hukum ini berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan yang diterbitkan pada hari yang sama oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan.
Menurut Kasi Pidsus Kejari Lamsel, Hakim Agung Rasoen, yang didampingi Kasi Intelijen Volanda Azis Shaleh, perkara ini telah naik ke tahap penyidikan sejak 27 Maret 2025. Dalam prosesnya, sebanyak 22 orang saksi telah dimintai keterangan guna mengungkap dugaan penyimpangan dalam program penyaluran beras SPHP.
“Pemeriksaan saksi sudah kami lakukan terhadap sekitar 22 orang,” ungkap Hakim Agung. Terkait estimasi kerugian negara, pihak kejaksaan menyatakan masih dalam proses penghitungan.
Lebih lanjut, Hakim Agung menyampaikan himbauan dari Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Afni Carolina, bahwa pengusutan kasus ini akan dilakukan secara profesional, transparan, dan hingga tuntas.
Dari hasil penggeledahan, tim penyidik membawa sejumlah barang bukti, termasuk dokumen dan barang elektronik yang diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Seluruh barang akan disita untuk mendukung proses penyidikan lebih lanjut.
Kasus ini menjadi sorotan publik, mengingat pentingnya program SPHP sebagai bagian dari upaya pemerintah menstabilkan harga pangan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kejaksaan memastikan tidak akan mentolerir praktik korupsi dalam program-program strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
